Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM memberikan saran penting kepada DPR regarding the selection of KPK leadership. Mereka mengingatkan agar DPR berhati-hati dalam memilih capim dan cadewas KPK agar tidak terjadi kecolongan lagi.

Persoalan Utama pada KPK 5 Tahun Terakhir

Berkaca pada kondisi KPK 5 tahun terakhir, persoalan utama yang menghambat efektivitas lembaga antirasuah itu terletak pada pimpinan yang bermasalah. "Kita perlu melihat dulu soal KPK secara institusional 5 tahun terakhir. Sumber persoalan utama berasal dari pimpinan KPK yang bermasalah yang dipilih pada tahun 2019 lalu," ucap Diky kepada Liputan6.com. "Sekalipun pada tahun 2019 sudah diserukan oleh masyarakat sipil bahwa ada kandidat yang bermasalah tapi tetap dipilih oleh pemerintah melalui panitia seleksi, kemudian dipilih oleh DPR," sambung Diky.

Etika sebagai Faktor Utama

Berkaca pada kondisi KPK 5 tahun terakhir ini, Diky menegaskan bahwa faktor utama yang harus dimiliki oleh para capim dan cadewas KPK adalah etika. "Kriteria yang ideal yang dibutuhkan oleh KPK untuk periode 2024-2029 adalah figur yang punya etika," kata Diky. Selain memiliki etika, para calon juga harus memiliki kompetensi tinggi dan rekam jejak yang baik. Hal ini penting untuk memastikan KPK tetap menjadi lembaga yang kredibel dan mampu menjalankan misi memberantas korupsi secara efektif. "Lalu kemudian yang punya kompetensi dan juga punya rekam jejak yang baik," ucap Diky.

Evaluasi Nama-nama yang Sedang di Fit and Proper Test

Melihat dari 10 nama capim dan 10 cadewas yang sedang menjalani fit and proper test di DPR, terdapat beberapa nama yang bermasalah baik secara etika, kompetensi maupun rekam jejak. "Sayangnya memang kalau kita lihat dari 10 nama yang saat ini sedang menjalani fit and proper test di DPR yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, itu masih ditemukan sejumlah nama yang bermasalah, baik secara etika, kompetensi maupun rekam jejak," kata Diky.

Implikasi untuk KPK di Tahun 2029

ICW menyatakan siapapun yang terpilih sebagai pimpinan KPK untuk periode mendatang akan menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan marwah lembaga tersebut. "ICW memahami bahwa siapapun yang nanti akan terpilih, bukan pekerjaan yang mudah untuk mengembalikan marwah KPK seperti sedia kala," jelas Diky. Untuk bisa mengembalikan KPK seperti dulu, menurut Diky harus menyeimbangkan startegi antara pencegahan dan penindakan.

Perhatian dari Zainur Rohman

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainur Rohman juga mengingatkan DPR agar berhati-hati dalam memilih calon pimpinan KPK. Menurutnya, integritas, independensi, dan profesionalitas harus menjadi kriteria utama dalam seleksi capim dan calon dewas KPK. "Jika DPR salah memilih, lima tahun ke depan KPK akan semakin hancur dan bangsa ini akan semakin terjerumus ke dalam jurang korupsi," kata Zainur kepada Liputan6.com di Jakarta. Zainur menekankan pentingnya independensi KPK sebab lembaga antirasuah itu diharapkan tidak bisa disetir oleh kekuasaan tertentu. Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menggunakan pengaruh politiknya di DPR untuk memastikan terpilihnya calon pimpinan KPK yang tepat. "Saya berharap Presiden Prabowo memberi perhatian terhadap fit and proper test ini, jangan pilih calon yang bermasalah," ujarnya. Zainur memperingatkan bahwa publik akan menilai kepemimpinan Prabowo melalui kinerja KPK lima tahun mendatang. "Tahun 2029 kita akan lihat apakah ada perbaikan dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi," pungkasnya.